Cakades Padang Tikar Satu Terindikasi Politik Uang Bisa Diskualifikasi | Kubu Raya Satu

Cakades Padang Tikar Satu Terindikasi Politik Uang Bisa Diskualifikasi

Kamis, 28 November 2019, 15.38
Foto: Mu'ammar saat menampilkan berita acara tuntutan diduga salah satu calon kepala desa Padang Tikar Satu melanggar kesepakatan yang telah diputuskan bersama-sama.
KALBAR SATU - Berita acara kesepakatan bersama calon kepada desa yang juga ditandatangani oleh PPKD dan Panwas Pilkades padang tikar satu serta diketahui BPD pada tanggal 22 Oktober 2019 yang bermaksud menjaga ketertiban dan keamanan serta menjaga pesta demokrasi di tingkat Desa disinyalir telah dilanggar oleh salah satu calon kepala desa, hal ini dilakukan oleh calon kepala desa nomor urut 2 (dua).

"Kami menyayangkan hal ini dilanggar, pasalnya ini sudah disepakati bersama yang disaksikan oleh panitia dan BPD perwakilan masyarakat," ujar Mu'ammar calon kepala desa nomor urut 1.

Calon nomor urut 2 lanjut Mu'mmar, terindikasi melakukan praktik money politic yang dikemas dengan surat mandat pemantau dan pengawas.

"Kabarnya hal itu dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pilkades dan surat itu dibuat tanggal 13 November dan kita sama-sama tau tanggal tersebut masuk dalam hari tenang," kata Mu'ammar.

Ia juga yang memprakarsai lahirnya kesepakatan bersama yang termaktub dalam dua poin.

Poin pertama menegaskan bahwa pilkades padang tikar satu tindak menggunakan istilah pemantau dan atau pengawas dalam pelaksanaannya sebab tak jarang dia membeberkan itu dijadikan alasan terselubung dibalik politik uang.

Sementara poin kedua menjelaskan bahwa setiap calon kepala desa yang melakukan praktik politik uang akan didiskualifikasi meskipun dengan pembuktian satu kasus.

"Saya sudah menduga akan terjadi praktik money politic di momentum pilkades kali ini dan itu sudah tergambar sejak awal, buktinya ini sudah saya tulis sejak tanggal 10 Oktober untuk kemudian disepakati tanggal 22 Oktober 2019," lanjutnya.

Bercermin dari pemilu sebelumnya Mu'ammar menduga praktik politik uang selalu saja dilakukan untuk kemudian masyarakat yang ditindas dan diabaikan haknya, meski dibuktikan (indikasi money politic).

Dengan hasil di lapangan dengan melihat perolehan suara terbanyak calon nomor urut 2 dengan total perolehan suara 845 di 6 TPS dari jumlah total suara sah 2189.

Setelah ditemukan bukti otentik, masyarakat bergerak mendesak Panwas Pilkades untuk segera mengusut dan menyelesaikan perkara tersebut.

"Hal ini sudah dilakukan sejak tanggal 15 November atau lebih tepatnya satu malam sebelum pelaksanaan pilkades dilakukan," tambahnya.

Hingga tanggal 18 November masalah ini belum bisa dituntaskan dengan tuntutan masyarkat untuk segera mendiskualifikasi calon nomor urut 2.

Menurut keterangan saudara berinisial YL umur 38 Tahun warga dusun kota laya bahwa saudara YL menerima uang Rp 100.000 dari terlapor berinisial HM beserta surat tugas pemantau serta saudara HM mengarahkan nyoblos atau memilih cakdes nomor urut 2.

Sementara saksi berikutnya saudara berinisial KM yang berumur 52 tahun yang juga warga dusun kota laya beraksi bahawa KM tidak mengetahui tugas dan fungsi yang diberikan oleh HM sesuai yang tertuang dalam surat tugas yang diberikan.

Namun mengakui bahwa benar HM memberikan uang Rp 100.000 untuk kemudian HM mengarahkan KM untuk memilih calon kades nomor urut 2.

"Logika berpikirnya tidak akan menemukan titik terang yang jelas meski dari sekian banyak saksi yang dipanggil tidak ada satu orang pun yang mampu menjelaskan tugas dan fungsi yang diberikannya," beber Mu'ammar.

Surat tugas dan atau surat mandat tersebut ditugaskan dimana mereka padahal di surat tugas jelas ditugaskan di TPS, ini bentuk praktik money politic yang dibungkus dengan Surat Tugas dan atau Surat Mandat.

Bahkan ada saksi ibu paruh baya yang menerangkan tugasnya untuk memantau calon nomor urut 2 bukan memantau proses pemungutan suara di TPS tertentu, lucu saja rasanya ibu-ibu yang memiliki keterbatasan terhadap pemahaman politik ditugaskan untuk memantau pilkades.

"Celakanya mereka tidak terlebih dahulu diberikan bimbingan pengetahuan pemilu kepala desa," terang Mu'mmar.

Perwakilan masyarakat mencium adanya keberpihakan panitia kepada salah satu calon, hal ini dikuatkan dengan bukti panitia enggan mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Bahkan semulanya panwas ingin memanggil pelapor saudara inisial DD tetapi belum dilakukan atas arahahan seorang anggota.

BPD yang juga berperan aktif sepanjang pelaksanaan pilkades, tambah lagi pasca lahirnya perbaikan SK Panwas tentang mendiskualifikasi Calon Kepala Desa nomor urut 2 sebagai Kepala Desa terpilih tanggal 19 November 2019 dibantah oleh Ketua Panwas sendiri denga Surat Pernyataan yang beredar di media sosial tanggal 20 November.

Bahkan laporan yang semula, katanya sudah dikonsultasikan kepada BPD secara lembaga ternyata setelah dikonfrontir kepada beberapa anggota BPD dan mereka mengakui tidak pernah dilakukan konsultasi atau musyawarah kepada lembaga BPD.

Tetapi seluruh anggota BPD diminta untuk menandatangani rekomendasi penyelesaian perkara tersebut.

"Kami berharap ada netralitas dalam melaksanakan tugas sebab panitia sudah dimintai sumpah dan sumpah tesebut harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat," ujar Saudara Muhammad Didin Bahari yang juga seorang muallaf yang sedari awal (15/11/2019) ikut bersama-sama memperjuangkan untuk keadilan demokrasi ditegakkan. (*)

TerPopuler