Mu'ammar: Pemkab Kubu Raya Tak Becus Tangani Temuan Money Politic saat Pilkades Serentak | Kubu Raya Satu -->

Mu'ammar: Pemkab Kubu Raya Tak Becus Tangani Temuan Money Politic saat Pilkades Serentak

Sabtu, 14 Desember 2019, 05.08
Foto: Saat rekomendasi BPD dikeluarkan pada tanggal 18 November 2019.
KUBU RAYA SATU - Rapat Evaluasi Pilkades Serentak Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 menyisakan luka yang mendalam, sebagian besar masyarakat Desa Padang Tikar Satu (PTS), baik laporan temuan praktik politik uang dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, itu dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan pilkades (16/11/2019) silam.

Calon Kepala Desa Padang Tikar Satu Mu'ammar, menyayangkan sikap yang diambil Pemkab Kubu Raya yang dinilai semena-mena dalam mengambil keputusan yang dibahas pada Rapat Evaluasi Pilkades Serentak tersebut, pasalnya pihak terkait baik pelapor dan calon Kepala Desa yang dirugikan tidak diundang dalam penyelesaian polemik tersebut.

"Bagaimana bisa SK Panwas Pilkades PTS ditolak begitu saja padahal sudah melalui mekanisme yang berlaku, kemudian bagaimana dengan rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota BPD bisa dimentahkan begitu saja, atau seluruh perkara pilkades seluruh Kubu Raya ini mau diselesaikan Pemkab juga," ujar Mu'ammar, Kamis (12/12/2019).

Sehingga lanjut Mu'ammar, panitia di daerah dan BPD tidak diberikan wewenang seluasnya seperti yang termaktub dalam landasan hukum pilkades yang ada.

Mu'ammar menerangkan bahwa laporan temuan praktek politik uang sudah dilakukan sejak tanggal 15 November 2019 atau satu hari sebelum pelaksanaan pikades dan masih ada 3 (tiga) laporan yang disampaikan pada tanggal 19 November 2019 tidak diproses lebih lanjut oleh Panwas Pilkades tetapi keputusan sudah diambil oleh Tim PPKD Kabupaten Kubu Raya.

"Laporan kami masih ada tiga yang tidak diproses oleh panwas, celakanya keputusan sudah diambil oleh tim PPKD, ini kebijakan evaluasi seperti apa, kalau bukan pemerintah kabupaten tak becus dalam menangangi temuan money politik saat pilkades," ujarnya.

Mu'ammar pun menyinggung Bapak Bupati Kubu Raya saat kontestasi periode kedua untuk menduduki kursi nomor satu di Kubu Raya.

"Harusnya beliau (Red; Bupati) memahami dan dapat merasakan, hal ini bukan justru mengabaikan begitu saja baik temuan maupun laporan yang sudah kami sampaikan," terang Mu'ammar yang juga pernah menjabat Ketua PKC PMII Kalimantan Barat itu.

kendati demikian prosedur administratif sudah ditempuh oleh perwakilan masyarakat Desa Padang Tikar yang merasa dirugikan, Surat audiensi sudah disampaikan kepada pihak Kecamatan Batu Ampar dan BPD PTS serta Permohonan permintaan berkas PPKD sudah disampaikan.

"Kami telah berupaya, gejolak sosial yang dapat ditimbulkan atas keputusan tersebut merupakan kekecewaan masyarakat desa variatif dan kami menyalurkannya dengan bijaksana, bentuk perwujudan law abiding citizen," tutur Mu'ammar.

Baca juga:

Mu'ammar menanti perkembangan kasus yang sejatinya belum final, meski hingga hari ini belum ditanggapi.

"Harapan kami semua itu dapat dipertimbangkan mengingat harapan dan nasib generasi berikutnya pendidikan pemilu harus ditampakkan denga baik dan bersih, bukan tidak mungkin keputusan melantik Kepala Desa yang terbukti melakukan praktek politik uang ini berimbas fatal pada pilkades serentak 2021," harapnya.

Temuan praktek Politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa PTS Nomor Urut 2 (dua) ini dilakukan pada malam hari (15/11/2019) satu hari sebelum pelaksanaan pilkades dan surat mandat tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 November 2019 tepatnya di masa tenang.

"Padahal surat kesepakatan bersama yang ditandatangani menegaskan tentang komposisi petugas utusan calon hanya ada 2 saksi di setiap TPS dan jika ditemukan praktek politik uang meski hanya 1 kasus makan akan didiskualifikasi," jelasnya. (*)

TerPopuler