Pemkab Kubu Raya akan Lantik Kepala Desa Terpilih yang Diduga Praktek Politik Uang | Kubu Raya Satu

Pemkab Kubu Raya akan Lantik Kepala Desa Terpilih yang Diduga Praktek Politik Uang

Rabu, 11 Desember 2019, 20.31
Foto: Mu'ammar (tengah) saat audiensi dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kubu Raya, (03/12/2019)
PONTIANAK SATU - Polemik Pilkades Padang Tikar Satu (PTS) yang sudah dilaporkan sejak satu hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara akhirnya menemui putusan akhir di tingkat Kabupaten Kubu Raya melalui Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Kubu Raya (KKR) yang dipimpin langsung oleh Bapak Muda Mahendrawan, SH.

Dikutip dari laman kalbarupdates.com Bupati KKR menegaskan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di tingkat kabupaten telah mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkades.

"PPKD tingkat kabupaten dalam hal ini pada fungsinya menjalankan proses-proses prosedur formal dan tentu PPKD tingkat kabupaten sifatnya adalah melihat pada hal-hal formal yang sudah ada. Sebagai contoh, kesepakatan atau hasil pleno yang sudah ditandatangani semua pihak. Itu menjadi faktor utama karena yang menjadi kesepakatan atau hasil yang sudah, berita acaranya ditandatangani dan diakui itu berarti secara formal kita mengikuti apa yang sudah dijalankan," ujar Muda usai memimpin Rapat Evaluasi Pilkades Serentak 2019 di Ruang Rapat Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (9/12/2019).

Sementara di wilayah lain calon Kepala Desa Padang Tikar Satu (PTS) nomor urut satu secara tegas menolak hasil keputusan rapat tersebut, pasalnya Pilkades PTS memiliki regulasi turunan yang disepakati bersama pada tanggal 22 Oktober 2019 tentang pelanggaran politik uang dan keberadaan perangkat pelengkap di TPS dari Calon Kepala Desa.

"Kami menyayangkan Keputusan Rapat Evaluasi tersebut serta dengan tegas monolak, sebab Bupati mengatakan bahwa PPKD Kabupaten sifatnya melihat hal-hal formal yang sudah termakhtub salah satunya kesepakatan bersama," jelas Mu'ammar.

Namun lanjut Mu'ammar, kenapa surat kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani bersama dengan panitia pilkades, panwas pilkades dan BPD pada tanggal 22 Oktober tidak diperhatikan.

"Belum lagi terhadap Surat Rekomendasi BPD Nomor 6/BPD.PT-1/XI/2019 yang merekomendasikan calon Kades Nomor 2 telah melakukan politik uang dan mendiskualifikasi calon tersebut ditambah lagi dengan surat keputusan Panwas Pilkades PTS yang final dikeluarkan pada tanggal 19 November 2019," tegasnya sembari melihatkan dokumen terkait.

Mu'ammar juga menyayangkan kedaulatan Panwas Pilkades Desa PTS dan kedaulatan BPD tidak diidahkan oleh PPKD Kabupaten Kubu Raya, mengingat Keputusan tersebut dimentahkan oleh PPKD Kabupaten dengan tetap melantik Calon Kepala Desa yang melakukan politik uang dengan dibuktikan dengan temuan yang ada serta rekomendasi BPD dan SK Panwas.

"Semua jadi mentah ketika berkas disampaikan ke Kabupaten, tidak ada kah satu orang pun yang berfikir jernih dari 17 orang anggota PPKD Kabupaten tersebut, lantas apa gunanya Rekomendasi BPD yang ditandatangani seluruh anggota dan SK Panwas yang sudah dikeluarkan.

"Berarti Tahun 2021 nanti siapapun yang ingin maju sebagai calon Kades ya harus siap uang sebanyak mungkin untuk menyiapkan SK Pemantau dan Pengawas sebanyak mungkin, padahal itu bentuk kamuflase dari money politic, mau bikin 1000 lembar SK pemantau juga dipersilahkan dan tidak dipermasalahkan, mau ngasi ke pemilih lanjut usia dan tidak faham tugas pemantau juga silahkan sebab tidak ada sanksi politik," tegas Mu'ammar.

"Besok lusa surat kesepakatan bersama juga tidak berlaku, kearifan lokal juga tidak diakui, di desa hanya boleh mematuhi regulasi yang ada meskipun banyak celah penyelewengan disana" jelasnya.

Untuk diketahui bahwa laporan pelanggaran politik uang sudah dilakukan sejak satu hari sebelum pelaksanaan Pilkades tanggal 16 November 2019, sementara Panwas yang menangani sudah mengeluarkan SK diskualifikasi pada tanggal 19 November sehari setelah keluarnya Surat Rekomendasi BPD Desa PTS dan Surat Kesepakatan Bersama ditanda tangani pada tanggal 22 Oktober 2019 serta masih ada tiga laporan yang tidak diproses oleh Panwas yang dilampirkan pada tanggal 19 November 2019.

"Pilkades Serentak Kubu Raya Tahun 2019 ini terdapat hal yang berbeda di Desa PTS, Satu-satunya desa yang memiliki regulasi Kesepakatan Bersama hanya Desa PTS dan itu diamanatkan dalam Tata Tertip Pilkades Nomor 01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh PPKD Desa Padang Tikar Satu," terang Mu'ammar.

Pasal 37 Ayat 1, tambah Mu'ammar, hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Panitia Pemilihan melalui kesepakatan bersama atara Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas dan BPD, artinya Surat Kesepakatan bersama merupakan Regulasi turunan dari Tata Tertib Pilkades Nomor 01 yang mengatur secara rinci tentang sanksi politik uang dan jumlah personil utusan Calon di TPS hanya ada Saksi 2 (dua) orang.

"Jadi kalau tiba-tiba ada ratusan Pemantau dan Pengawas bukankah itu bentuk lain dari money politic. dan yang terpenting masih ada 3 lampiran yang tidak diproses Panwas, padahal sudah kami laporkan sejak tanggal 19 November atau 3 hari setelah pelaksanaan Pilkades," imbu putra asli Desa Padang Tikar Satu ini.

Kendati demikian Mu'ammar masih menghormati proses demokrasi yang berlaku meski keputusa rapat evaluasi tersebut mencoreng hak-hak dasar berdemokrasi secara terbuka.

"Pasalnya surat mandat pemantau dan pengawas melibihi batas wajar dan yang diberikan mandat juga bukan orang hang tepat melainkan warga yang tidak memahami tugas dan fungsi dari pengawasan dan pemantauan tersebut," tuturnya.

Mu'ammar juga menjelaskan bahwa dirinya telah mengajukan Surat keberatan kepada Ketua Tim PPKD Kabupaten dan kepada Bupati Kubu Raya untuk dapat ditindaklanjuti mengingat Keputusan Rapat tersebut dirasakan tidak mewakili asas demokrasi yang jujur dan adil.

"Kami menghormati kewenangan Bapak Bupati dan Tim PPKD Kabupaten, makanya kami sampaikan surat Keberatan atas putusan tersebut, untuk kemudian berharap semoga keberatan tersebut ditanggapi," paparnya.

Mengingat pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember agar prosedur yang telah dilakukan tidak menganggu tahapan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

"Setelahnya apakah kami menempuh jalur ke PTUN atau tidak, ya kami masih menimbang mengingat keterbatasan dan kelemahan yang kami punya," tutupnya.(*)

TerPopuler