Polemik Pilkades Padang Tikar Satu, Tim Investigasi dan Analisis Korupsi Turun Lapangan | Kubu Raya Satu -->

Polemik Pilkades Padang Tikar Satu, Tim Investigasi dan Analisis Korupsi Turun Lapangan

Senin, 02 Desember 2019, 15.44
Foto: Ketua BPD saat menerima laporan masyarakat
KUBU RAYA SATU - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan pada (16/11/2019) lalu masih menyisakan masalah yang belum tuntas ditangani hingga hari ini.

Salah satunya Desa Padang Tikar Satu, dalam pelaksanaannya terdapat indikasi kecurangan money politic dan dibuktikan telah dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan keluarnya Surat Keputusan Panitia Pengawas Pilkades tentang Diskualifikasi Calon Kepala Desa (Cakades) Padang Tikar Satu Nomor Urut 2.

kendati demikian setelah dikonfirmasi ke pihak Dinas Sosial PMD Kabupaten Kubu Raya menyatakan bahwa kecurangan diduga dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 masih belum memenuhi bukti.

Hal itu dikarenakan berkas bukti yang disampaikan oleh Panwas Pilkades Desa Padang Tikar Satu hanya satu berkas padahal ada beberapa kasus yang telah dilaporkan yang substansinya berbeda.

"Memang bukan wilayah kami untuk meneruskan berkas laporan dan keterangan saksi meski kami mempunyai salinan berkas tersebut," ujar saudara Sahdani Presidium SIMPATI Demokrasi yang dikonfirmasi via whatsapp.

Bahkan ada tiga laporan yang telah disampaikan tetapi belum diproses sama sekali.

"Kami tidak tau apa alasan panwas sehingga laporan kami belum diproses sama sekali yang jelas sudah kami laporkan" lanjut Saudara Sahdani.

Abdullah Sani Investigator TINDAK (Tim Investigasi dan Analisis Korupsi) mengharapkan masalah ini harus benar-benar ditanggapi dengan serius oleh Tim PPKD Kabupaten Kubu Raya dalam penanganannya.

Sebab kegelisahan masyarakat bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak sosial yang tidak dapat dikontrol dengan kondisif.

"Masyarakat sudah bekerja dan berjuang sejak tanggal 15 November 2019 satu hari sebelum pelaksanaan Pilkades hingga hari ini, SK Panwas tentang diskualifikasi juga sudah terbit sejak tanggal 18 November malam hari dan saatnya menyerahkan segala keputusan akhir pada pemangku kebijakan.

Tapi logikanya, lanjut Abdullah, PPKD Kabupaten hanya meneruskan kebijakan dan atau keputusan Panwas Pilkades tingkat Desa.

"Kalau berubah ya tinggal ditafsirkan netralitas dan kebijaksanaan Tim PPKD Kabupaten. Tetapi kami optimis pejabat negara yang tergabung dalam PPKD Kabupaten dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik yang jelas kami menanti penyelesaian kasus tersebut," tutup pria yang akrab dengan panggilan Ngah itu.

Sejak tanggal (18/11/2019) Surat Rekomendasi yang ditandatangani seluruh anggota BPD Desa Padang Tikar Satu Nomor 06/BPD-PT.1/XI/2019 untuk menindaklanjuti dan mendiskualifikasi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua).

Dilanjutkan dengan SK Panwas Pilkades Padang Tikar Satu tentang Diskualifikasi Calon Kepala Desa Padang Tikar Satu nomor urut 2 (dua) sebagai Calon Kepala Desa Terpilih sudah terbit yang telah melalui mekanisme musyawarah mufakat namun yang masih menjadi misteri adalah musyawarah BPD dengan agenda Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Menurut informasi beberapa anggota BPD Desa Padang Tikar Satu, lanjut Abdullah Sani, musyawarah atau rapat pleno penetapan tidak pernah dilakukan beberapa waktu lalu memang ada ketua PPKD malam hari mendatangi rumah setiap anggota BPD untuk meminta tanda tangan Surat Keputusan yang konten SK tersebut tidak diperlihatkan dan atau tidak melewati mekanisme musyawarah.

"Katenye tak pernah ade musyawarah penetapan pemenang, kami hanya didatangi satu persatu untuk tande tangan surat tapi tak tau ape isi suratnye, waktu kite mau liat isi suratnye tak dikasikan untuk ngeliatnye," ujar Investigator TINDAK yang juga anggota presedium SIMPATI Demokrasi saat diwawancarai.

Sedangkab informasi yang beredar rapat koordinasi tim PPKD Kabupaten Kubu Raya akan dilaksanakan pada hari Senin (02/12/2019).

Abdullah Sani masih menanti agenda tersebut untuk kemudian keputusan tersebut akan kami sampaikan kepada masyarakat ramai untuk dapat diketahui, terkait dengan proses hukum yang dapat kami tempuh

"Tentunya ini menjadi pertimbangan tim dalam mencari kebenaran yang diharapkan," paparnya.

Senada apa yang disampiakan oleh Mu'ammar, Kasus ini menjadi indikator dalam pikades selanjutnya, ia berharap tidak ada lagi kasus politik uang yang dibungkus dengan surat-surat sakti mandraguna.

"Kasian generasi penerus yang memiliki potensi dan kualitas serta kapabilitas, tapi tidak memiliki uang yang banyak sehingga mereka akan tergerus oleh kepentingan dan kedzhaliman penguasa," ujar Mu'ammar dengan santai.

Sedari awal menyadari akan terjadi bentuk kamuflase politik uang di Pilkades Padang tiakar Satu.

Mu'ammar yang diketahui juga sebagai Calon Kepala Desa Padang Tikar Satu adalah inisiator lahirnya Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani tanggal (22/10/2019).

Kesepakatan bersama yang dilahirkan adalah wujud nyata berbedanya Pilkades Padang Tikar Satu dengan Pilkades lainnya.

Ada baiknya setiap pemangku kebijakan, pengamat politik pilkades atau masyarakat yang peduli dengan nasib demokrasi di depan untuk dapat melepaskan kaca mata analisisnya untuk kemudian menggantinya dengan kacamata yang baru.

"Pilkades Padang Tikar Satu berbeda dengan Desa lain, terlepas apakah itu dimasukkan ke dalam taata tertib atau tidak, yang jelas MoU tersebut sudah kami bubuhkan dan menjadi wilayah panitia," lanjut Mu'ammar.

Guna membutirkannya dalam Tata Tertib Pilkades, tambah Mu'ammar, bukan hanya mengetik dan membubuhkannya dalam aturan yang mengikat saja.

"Seharusnya panitia lebih kooperatif dalam menyikapi problem yang ada, kecuali ada oknum panitia yang menyimpan borok kebusukannya dan keberpihakannya," tutup Mu'ammar dengan lugas.(*)

TerPopuler