Temukan Titik Terang Terkait Pemekaran Lima Desa yang Gagal | Kubu Raya Satu -->

Temukan Titik Terang Terkait Pemekaran Lima Desa yang Gagal

Kamis, 16 Januari 2020, 12.54
Foto: Rapat koordinasi antar Dinas Pemerintahan Desa dengan DPRD Kubu Raya, Selasa (14/01/2020).
KUBU RAYA SATU - Pemekeran Lima Desa di antaranya desa Sukalanting dan desa Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya, desa Sungai Rengas Kapuas dan Paret Keladi Kecamatan Kakap serta desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor A Kabupaten Kubu Raya.

Dalam hal itu, melakukan rapat koordinasi antar pemerintah daerah Dinas Pemerintahan Desa beserta Komisi A DPRD Kubu Raya membahas tentang proses pemekaran lima desa di kantor DPRD, Selasa (14/01/2020).

Proses pemekaran lima desa tersebut sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan Guburnur Kalimantan Barat, karena proses pengesahan Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan pasal 71 peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada Gubernur untuk memeberikan evaluasi dan rekomendasi pemekaran desa sebelum dilakukan pengajuan nomor registrasi desa kepada kementerian terkait.

Wakil ketua komisi A DPRD Kubu Raya, Zainal Abidin berharap, jika perda tentang pemekaran lima desa tesebut dibahas pada masa sidang 1 (satu) DPRD Kabupaten Kubu Raya.

"Selanjutnya dilakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan evaluasi dan rekomendasi pengajuan nomor register desa dari pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat kepada Kementerian Desa di pusat," ujarnya.

Pelaksanaan rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh PJ Kades Pemerintah desa persiapan dan desa induk salah satunya Sumardi Kepala Desa Sungai Asam berharap proses pemekaran desa dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme peraturan undang-undang yang berlaku.

"Animum masyarakat sangat tinggi terkait pemekaran desa khususnya masyarakat Sukalanting dan desa Permata Jaya yang merupakan desa pemekaran dari desa Sungai Asam," katanya saat ditemui langsung oleh tim redaksi SATU.

Pemerintah Desa Sungai Asam dan panitia pemekaran serta seluruh pihak berharap dan berupaya semaksimal mungkin agar pemekeran di desa sungai asam terealisasi tahun ini sehingga dapat mengikuti pilkades serentak tahun 2021 di Kabupaten Kubu Raya.

"Kewenangan pemekaran desa sepenuhnya merupakan pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Maka kami di bawah (Desa.red) hanya bisa mendorong agar pemekaran bisa terlaksana," ungkapnya.

TerPopuler