Ditolak Warga, Penggusuran Lahan Pelabuhan Kijing | Kubu Raya Satu -->

Ditolak Warga, Penggusuran Lahan Pelabuhan Kijing

Selasa, 03 Maret 2020, 11.06
Rumah milik Erwandi saat dibogkar/eksekusi yang dilakukan Petugas Pengadilan Negeri (PN) Mampawah, Kamis (27/02/2020)
KUBU RAYA SATU – Ratusan personel gabungan TNI/Polri dan Sat Pol PP Pemkab Mempawah diturunkan untuk mengamankan proses eksekusi pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Kijing di Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kamis (27/02/2020).

Proses eksekusi yang dilakukan Petugas Pengadilan Negeri (PN) Mempawah mendapatkan perlawanan, karena pemilik rumah menolak putusan pengadilan.

Total ada 15 objek yang dieksekusi yaitu delapan rumah dan tujuh lahan kosong di Desa Sungai Kunyit Laut.

Rumah pertama yang dieksekusi adalah milik Erwandi. Rumah merah muda yang berada di depan SMPN 1 Sungai Kunyit.

Namun, pemilik rumah bersikeras mempertahankan tempat tinggalnya dari pembongkaran. Tak pelak, pemilik rumah pun harus berhadapan dengan ratusan aparat.

Sempat terjadi saling dorong antara warga dengan aparat. Menghindari kekisruhan, aparat mengamankan oknum warga yang dinilai menghalang-halangi petugas melaksanakan eksekusi.

Setelah itu, barulah proses eksekusi dilanjutkan. Petugas kembali meminta para penghuni meninggalkan dan mengosongkan isi rumah.

Nek Uning histeris (lansia) tampak terpukul mendapati kenyataan bahwa rumah kesayangannya harus direlakan demi kepentingan pembangunan Pelabuhan Kijing.

Saat keluar dari rumahnya Nek Uning terlihat menangis dan meraung histeris. Ia sempat bersujud di halaman rumahnya.

Setelah seisi rumah diamankan oleh tim voulunteer, petugas mulai melakukan pembongkaran bangunan.

Salah satu keluarga memilik rumah mengatakan sebenarnya sangat mendukung pembangunan pelabuhan kijing, karena hal tersebut membuka lapngan pekerjaan.

Hanya saja menurutnya, harga ganti rugi pembebasan lahan yang diberikan PT Pelindo tidak seauai. Baik dari sisi harga tanah maupun ukuran lahan yang dimiliki.

“BPN lakukan pengukuran secara sepihak. Lahan kami  totalnya kurang lebih lima ribu meter persegi. Tapi, hasil pengukuran BPN hanya tiga ribu lebih. Jadi, tanah saya yang hilang kurang lebih seribu meter persegi,” sesalnya.

Selain itu, lanjut Hermansyah,  harga yang diberikan tim penilai juga dianggap tidak konsisten. Kata dia, tanah yang berada di satu lokasi harganya berbeda-beda. Bahkan, tanah miliknya yang berlokasi di pinggir jalan justru lebih murah dibandingkan dengan tanah yang berada di bagian dalam.

“Tanah saya dihargai Rp 200 ribu per meter, tapi tanah warga lain harganya Rp 300 ribu, Rp 500 ribu bahkan Rp 1 juta per meter. Makanya, saya menolak pembebasan ini. Saya merasa dibohongi dan dicurangi,” katanya.

Usai pembongkaran rumah Erwandi, petugas bergerak menuju objek ke-2 yang berada di sebelah lokasi sebelumnya. Rumah itu milik Badrun Rais. Tidak ada perlawanan berarti dari pemilik rumah.

TerPopuler