LPA Kalbar Dukung Rencana Gubernur Kalbar Copot Kepala Sekolah SMK Pontianak Yang Terbukti Pungli | Kubu Raya Satu -->

LPA Kalbar Dukung Rencana Gubernur Kalbar Copot Kepala Sekolah SMK Pontianak Yang Terbukti Pungli

Jumat, 17 Juli 2020, 10.55
Ketua LPA Kalbar. R. Hoesnan
KUBURAYASATU. ID-Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalbar, R. Hoesnan sangat mengapresiasi dan mendukung  tindakan gubernur kalbar, Sutarmidji yang berencana mecopot dua Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pontianak sebagai sanksi karena mewajibkan siswa membeli seragam sekolah, Jumat (17/07/20)

"Kita Serahkan Semua pada Pak Gubernur, itu kewenangan Beliau, Kami tetap mendukung langkah Gubernur termasuk untuk mencopot Kepala Sekolah yang melakukan pungli dan melanggar surat edaran tersebut, hal ini menunjukkan komitmen Gubernur atas ketentuan yg sudah beliau buat (red=Surat Edaran)," jelasnya.

Hoesnan menjelaskan, bahwa di situasi pandemi ini, ekonomi masyarakat menurun, seharusnya sekolah memberikan solusi bukan menambah beban masyarakat.

"Sekolah harusnya memberi solusi yang tidak membebani masyarakat, karena kita tahu bahwa ekonomi sekarang lagi sulit," ujarnya.

Saat ini Pemerintah Pusat dan daerah terus bahu membahu berupaya memberikan solusi dan bantuan terhadap masyarakat dalam menghadapi masa pandemi tentunya ini juga harus didukung semua pihak, termasuk Sekolah. karena masyarakat kita tidak memiliki kemampuan yang sama. Sebagian masyarakat kita bahkan kesulitan meski hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan Sehari harinya jika ditambah lagi dengan beban pembayaran seragam  yg saat ini belum begitu dibutuhkan karena kegiatan belajar masih dilakukan dirumah tentunya itu akan semangkin membebani masyarakat.

Ia menegaskan bahwa LPA Kalbar tetap akan mendukung sikap gubernur serta mengawal atas surat edaran Gubernur Kalbar No. 421/1587/DIKBUD-A Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran disatuan Pendidikan, yang melarang keras atas tindakan pungli yang terjadi disekolahan.

Kendati demikian, Persoalan klarifikasi yg diharapkan untuk dilakukan sebelum melakukan pencopotan terhadap Kepala Sekolah yang tidak mentaati Surat Edaran Gubernur seperti Permintaan Ketua PGRI, Prof.Dr.Samion H. AR., M.Pd, (Insidepontianak.com. 16/07/20) itu mungkin saja untuk dilakukan Namun yg pasti sanksi atas pelanggaran yang dilakukan tentu harus diberikan, jangan ada toleransi karena ini akan menjadi contoh bagi yang lain.

"Kami LPA, pasti akan terus mengawal sekolah-sekolah, supaya tidak ada pungutan liar (pungli), bahkan kami siap menerima aduan dari masyarakat dan wali murid jika ditemukan indikasi pungli disekolah dan akan meneruskan aduan tersebut kepada Gubernur dan pihak berwenang," tegasnya.

Sebelumnya gubernur kalbar, Sutarmidji tergaskan akan copot kepala sekolah yang melakukan pungli

"Saya minta Kepada sekolah SMA/SMK, tidak ada pungutan apapun untuk siswa lama,  untuk siswa baru tidak boleh mewajibkan membeli seragam dan asuransi dari sekolah, kepala sekolah yang tidak mau patuh saya minta mundur atau saya ganti," Pungkas Midji. (*)

TerPopuler